Menjelang berlangsung nya Pemilihan Umum Legislatif tanggal 9 April 2014 dan Pemilihan Presiden beberapa bulan kemudian, suhu politik di dalam negeri mulai menghangat. Salah satu “warning” yang sangat baik untuk dijadikan bahan permenungan kita adalah ap yang disampaikan Prabowo Subianto Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra terkait dengan kesungguhan kita dalam membaca isyarat zaman. Dalam bacaan Prabowo, kita harus mewaspadai ada nya “bola salju” politik yang sewaktu-waktu dapat menggelinding dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Dunia politik di negeri ini, rupa nya masih diingatkan oleh dua isu penting yang sempat mengedepan di tengah-tengah publik. Pertama adalah terbongkar nya sindikasi partai politik dalam penggarongan harta negara dan kedua adalah terendus nya kiprah beberapa petinggi partai politik yang dinilai sudah tidak layak lagi memimpim partai. Tersibak nya kasus suap Wisma Atlet/ Hambalang dan kasus suap impor daging sapi, pada dasar nya menjelaskan bagaimana sindikasi partai politik itu berlangsung. Fakta ini memperkuat sinyalemen Presiden Sby yang menyatakan ada nya indikasi kongkalikong antara penyelenggara negara, Wakil Rakyat dan Pengusaha peliharaan nya.
Kasus suap Wisma Atlet dan Hambalang yang telah menyeret kader-kader unggulan Partai Demokrat ke meja hijau, benar-benar membuat partai politik yang dilahirkan Presiden Sby menjadi terpuruk dan merosot elektabilita§ nya. Data LSI terkini menyebutkan elektabilitas Partai Demokrat kini berada pada angka sekitar 10 %, padahal pada Pemilihan Legislatif tahun 2009 mampu meraih angka 21 %. Beberapa pengamat malah menyebut jika tidak ada perlakuan khusus ditengarai elektabilitas ini bakal melorot lagi.
Memudar nya citra Partai Demokrat di mata publik, rupa nya sudah bukan rahasia lagi. Sebut saja apa yang terjadi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kekalahan Foke-Nara sebagai pasangan incomben yang diusung Partai Demokrat ketika di putaran ke dua bertemu “lawan tanding” Jokowi-Ahok, secara tidak langsung menunjukkan sinyal tentang semakin luntur nya kepercayaan rakyat kepada Partai Demokrat. Belum lagi beberapa hasil Pilkada di Kabupaten/Kota yang memberi hasil mengecewakan bagi Partai Demokrat.
Partai politik lain yang kini sedang menghadapi musibah politik adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Prahara politik yang menimpa mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaq (LHI), sungguh melahirkan “catatan hitam” bagi PKS yang salah satu jargon politik nya adalah “partai bersih”. Gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang langsung menahan LHI dan menetapkan nya sebagai salah satu tersangka kasus suap impor daging sapi, secara tidak langsung dapat saja menurunkan kredibilitas PKS di mata anggota dan simpatisan nya. Terkesan ironis, sebuah partai politik yang mengaku “partai bersih”, kok bisa-bisa nya menerima suap.
Pertanyaan penting yang dapat dikembangkan lebih jauh adalah apakah kasus-kasus yang menerpa partai politik besar seperti Partai Demokrat dan PKS ini akan memberi dampak yang signifikan terhadap elektabilitas partai di mata rakyat ? Benarkah “perpecahan” di kubu Partai Demokrat, antara yang ingin melengserkan Anas Urbaningrum dari posisi Ketua Umum Partai Demokrat dengan mereka yang ingin tetap mempertahankan Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat, lebih disebabkan oleh “menggantungnya” keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang ? Jika demikian, wajar saja kalau banyak kader Partai Demokrat yang menuntut agar kasus Hambalang ini segera dituntaskan.
Di sisi lain, mundur nya LHI dari jabatan Presiden PKS, boleh jadi merupakan preseden memudar nya kharisma PKS di mata anggota dan simpatisan nya. Apalagi bila yang menjadi alasan utama mundur nya LHI dari jabatan Presiden PKS dikarenakan perilaku buruk nya menerima uang suap dari pengusaha yang ingin memperoleh kemudahan dalam impor daging sapi. Akan tetapi, yang nama nya dunia politik sangat sulit untuk dibuat “hitam putih”. Selalu ada saja wilayah abu-abu nya. Kalau kasus LHI ini malah membuat PKS menjadi semakin solid, tidak menutup kemungkinan target 3 besar PKS dalam Pileg tahun depan bakal menjadi kenyataan nya. Arti nya, “bola salju” politik terkesan tidak signifikan dengan prahara politik itu sendiri.
0 komentar:
Posting Komentar