Semenjak pengukuhan Gubernur dan Wakil Gubernur, ibukota mengalami banyak perubahan. Pembangunan MRT yang dilanjutkan, pembenahan gorong-gorong, sistem pengobatan murah, dan penertiban pemukiman warga serta lalu lintas. Pemerintah sudah berupaya keras untuk memperbaiki tata kota di ibukota ini agar menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya itu, masyarakat yang kurang mampu juga bisa mendapat pengobatan murah bahkan gratis. Penanganan terhadap korban banjir pun sudah mulai di lakukan dengan sigap meskipun masa pengukuhan baru berjalan sekian bulan.
Meskipun banyak pro-kontra terhadap pelaksanaannya, tapi pemerintah tetap menjalankannya sebagai sebuah kewajiban dan tugas yang harus di embannya sepanjang masa jabatan. Pemerintah tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan. Bagi mereka yang melanggar lalu lintas maupun melakukan korupsi akan dikenakan sanksi dan denda.
Semua kegiatan ini tidak akan bisa pemerintah lalukan sendiri. Pemerintah butuh kerjasama masyarakat. Seperti untuk menghindari kemacetan, masyarakt harus mau tertib lalu lintas, tidak membuang sampah di kali untuk mengurangi banjir, dan mengikuti anjuran pemerintah untuk tinggal di rusun-rusun yang telah di sediakan. Tidak ada aksianarkis seperti membakar shelter busway karena pemukimannya di gusur. Pemerintah melakukan hal ini atas dasar pertimbangan yang bijak. Tidak ingin rakyatnya menempati tempat kumuh. Makanya di buatkan rusun.
Rakyat harus ikut berpartisipasi dalam pembenahan ibukota. Karena pembenahan ini bukan hanya tugas gubernur. Kalau hanya gubernur yang bekerja dan masyarakat hanya duduk manis jadi penonton, sampai kapanpun pembenahan ini tidak akan selesai dan terealisasi dengan baik.
0 komentar:
Posting Komentar