Kalau kita mencermati siaran televisi dalam sebulan terakhir ini, paling tidak dari bulan Oktober hingga awal Desember ini ada pemandangan yang mungkin cukup unik atau aneh. Hampir setiap hari, semakin banyak kita disuguhi iklan-iklan dari lembaga pemerintah atau kementrian.
Penulis mencatat ada sekitar 16 lebih iklan tv dari pemerintah/kementrian yang tayang di layar kaca kita. Ada yang kelihatan urgensinya tapi banyak pula yang tidak jelas tujuannya. Keenam belas lembaga pemerintah yang tercatat tersebut adalah, OJK (otoritas jasa dan keuangan), Kementrian Komunikasi dan Informasi, Kementrian perdagangan, Kementrian Pertanian, Dirjen Bea dan Cukai (Kemenkeu), Kementrian Pariwisata, BATAN (Badan Tenaga Nuklir), Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Koperasi dan UKM, Kementrian Kesehatan, TNI Angkatan Darat, KPU, Kementrian Dalam Negri, Badan Sensor Film, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Menteri Riset dan Teknologi. Ditambah kalau ada lagi, lembaga lain yang belum sempat tercatat.
Mungkin banyak di antara kita yang tidak sadar dengan kehadiran iklan-iklan ini. Beberapa ada yang penayangannya gencar. Salah satunya iklan KPU dan kementrian tenaga kerja dan transmigrasi. KPU mungkin paling jelas tujuan iklannya. Karena dia harus mensosialisasikan program-program nya dalam rangka menyambut Pemilu 2014. Terlepas dari kualitas dan keefektifan komunikasinya.
Kemenakertrans dengan program stop pekerja anak, juga terlihat sangat gencar beriklan. Iklan ini muncul dalam satu program/acara tv, bisa berkali-kali. Belum lagi iklan ini juga tayang di beberapa stasiun tv. Sungguh luar biasa, kalau kita membayangkan dana/budget yang digelontorkan untuk mengkampenyakan program stop pekerja anak. Mungkin ini salah satu program yang menjadi andalan di kemenakertrans.
Kenapa iklan-iklan pemerintah/kementrian itu tiba-tiba membanjir di akhir tahun? Benarkah memang dibutuhkan iklan untuk mengkomunikasikan program mereka? Bila kita cermati iklan-iklan ini, sebagian terlihat hanya sebuah himbauan kosong. Sekedar lips service. Cuma manis dimulut, tidak ada upaya mewujudkannya. Yang lebih menarik lagi, masing-masing kementrian / lembaga pemerintah (sebagai brand), sebagian besar dalam iklannya hanya muncul kurang dari 1 detik. Belum selesai kita membaca nama lembaga mana yg beriklan, iklan sudah selesai. Mungkin hal ini disengaja. Atau memang tidak mau ditunjukkan dari kementrian / lembaga mana iklan ini. Agak aneh juga. Atau memang disengaja supaya susah dilacak.
Kalau kita melihat iklan produk-produk (swasta) yang banyak ditayangkan pula di tv. Seperti produk sabun, sampo, kecap, mi instan, es krim, motor dan lain-lain. Pasti nama produk, kemampuan produk nya, dan produk itu dibuat oleh siapa, terekspose dengan jelas. Katakanlah produsen sampo. Dia mengiklankan sampo, kemampuan sampo itu bisa membersihkan ketombe, nama samponya A, membuat pemakai nya jadi lebih cantik/ganteng plus pede. Endingnya ditunjukkan sampo ini dibuat oleh produsen tertentu. Pesannya jelas dan mudah dipahami.
Ketika produsen beriklan atau mengkampanyekan produknya, pasti ada tujuan yang jelas. Bila tujuannya sales/penjualan, tentu pada akhir kampanye (misalkan dalam 3 bulan) harus terukur. Apakah iklan ini membawa dampak penjualan yang meningkat atau tidak. Perusahaan tentu tidak mau mengeluarkan dana iklan bila tidak berdampak apa-apa pada penjualan. Itu namanya mubazir alias buang-buang uang. Untuk produk-produk yang sudah terkenal, mereka pun tetap beriklan, supaya produknya tetap dikenal dan lekat dalam benak konsumennya.
Kembali ke iklan kementrian/pemerintah di atas. Apakah benar iklan mereka ada dampak langsung atau tidak langsung? Apakah ada manfaatnya iklan itu bagi pemirsa atau bagi target audiens mereka? Semuanya harus bisa diukur. Tidak sekedar beriklan begitu saja. Sebelumnya perlu ditilik dulu tujuannya dalam beriklan. Bila untuk mensosialisasikan program tertentu, perlu diadakan evaluasi dengan survey (minimal) ke target audiens nya. Apakah mereka sudah tahu/paham dengan program yang disosialisasikan. Seberapa mengerti/pahamkah mereka (audiens). Adakah kesalahan dalam memahami program tersebut. Semua perlu dibuat risetnya kembali, untuk menge-cek keefektifan iklan. Untuk memper-tanggung jawabkan iklan tersebut.
Kecuali bila iklan-iklan ini, memang sengaja dibuat dan ditayangkan dengan tujuan menghabiskan sisa budget menjelang akhir tahun. Dari pada harus dikembalikan ke negara. Daripada anggaran tahun berikutnya dikurangi (karena tahun sebelumnya sisa). Sepertinya perilaku /praktek seperti ini sudah berjalan lama. Hampir di semua lembaga pemerintah/kementrian.
Bila sistim seperti ini salah, tidak menutup kemungkinan diperbaiki atau ditinjau lagi. Paling tidak setiap institusi pemerintah yang beriklan, harus jelas tujuannya. Dampak apa yang ingin dicapai. Jangan pula dijadikan ajang numpang nampang para menteri atau pejabat-pejabatnya. Iklan hanya dijadikan kedok saja. Seolah-olah mengiklankan program kementrian, padahal pejabat/menterinya cuma mau nampang, sekalian kampanye gratis untuk pileg/capres tahun 2014.
Jangan bicara kualitas iklan dulu. Karena rata-rata iklan dari pemerintah/ kementrian ini dibuat dengan kualitas yang tidak istimewa (kalau tidak mau dibilang rendah), dengan biaya rendah. Bisa dibandingkan dengan iklan-iklan produk (consumer goods, otomotif, cosmetic dll) yang banyak berseliweran di tv. Secara image / visualnya bisa dibandingkan. Ini mungkin disengaja untuk menekan budget, demi keuntungan yang besar. Belum lagi biaya pemasangan iklan di beberapa stasiun tv. Angkanya pasti wow!…
KPK bisa menginvetigasi praktek-praktek seperti ini di lembaga pemerintah/kementriaan. Benarkah pemanfaatan dana untuk iklan sudah efektif atau hanya malah pemborosan anggaran belaka. Setiap lembaga pemerintah/ kementrian harus mempertanggung jawabankan apa yang telah dibuatnya. Seberapa efektifkah beriklan di tv. Jika memang tidak, mungkin bisa beralih ke media yang lain. Masih banyak media untuk berkomunikasi, yang efektif dan murah. Perlukah tahun berikutnya beriklan di tv? Harus dibuat aturan yang jelas. Kenapa sosialisasi tidak langsung terjun ke lapangan saja, misalkan, dengan melibatkan masyarakat. Sehingga bisa teruji langsung, sebuah program itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak?
Tulisan ini tidak hendak menghakimi iklan-iklan pemerintah /kementrian. Semata-mata hanya ingin mengkritisi saja. Supaya ke depannya tidak berulang lagi praktik-praktik yang tidak barokah ini. Praktik-praktik yang bisa menjerumuskan dalam jurang korupsi. Agar pemborosan anggaran negara (yang membuat rakyat jadi makin miskin) bisa ditekan serendah mungkin. Bahkan di nol kan. Agar Indonesia bisa semakin baik lagi dan lagi.
0 komentar:
Posting Komentar