Rencana pemerintah untuk membuka ruang pengelolaan pelabuhan dan terminal pada pihak asing. Mendapat respon dari Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Muhidin M. Said. Menurutnya, pemerintah harus mampu memberikan peran yang lebih besar kepada pihak swasta nasional dan BUMN untuk meningkatkan partisipasinya.
Pengelolaan bandara, pelabuhan dan terminal barang yang diserahkan kepada pihak asing, menurutnya perlu ditinjau ulang. Rencana revisi DNI (Daftar Negatif Investasi) dengan memberikan peran besar asing, tentunya sangat besar dampaknya pada bagi masa depan bangsa. Kepentingan nasional tentunya perlu diperhatikan dengan serius.
“Menurut saya, pemerintahan tidak perlu buru-buru. Bandara dan pelabuhan itu infrastruktur vital dan juga urat nadi perekonomian dan tidak boleh diserahkan bulat-bulat kepada swasta, apalagi asing,” ujar Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Muhidin M. Said.
Memang benar, lanjutnya, pembangunan infrastruktur bandara, pelabuhan ,maupun terminal butuh modal besar. Tapi tidak bisa pemerintah memberikan kepada swasta apalagi pihak asing.
“Akan lebih baik, pengelolaan bandara dan pelabuhan diprioritaskan antara BUMN dan perusahaan swasta nasional,” tuturnya.
Kalaupun memang asing diberikan hak kepemilikan, saham nasional harus tetap lebih besar. Jangan sampai Indonesia tersandera oleh kepentingan pihak-pihak asing.
“Dengan demikian modal dan saham kita harus lebih besar,” ujarnya.
“Jangan hanya berorientasi pada laba, tetapi tidak mengindahkan nasionalisme,”.
0 komentar:
Posting Komentar